TERBAIKNEWS.COM | Komnas LP-KPK Divisi Invit TIPIKOR (Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Divisi Investigasi Intelijen Tindak Pidana Korupsi) telah melaksanakan Tupoksinya terkait persoalan lahan milik salah satu perusahaan dengan warga yang terdampak di lahan milik perusahaan di Kota Batam. Selasa (14 Maret 2023).
Untuk diketahui, hadirnya Komnas LP-KPK Divisi Invit TIPIKOR pada persoalan tersebut oleh karena aduan dari warga yang terdampak yang akan digusur oleh Pihak Perusahaan, yang mana warga-warga tersebut telah mendirikan rumahnya (tempat tinggal) di lahan milik PT. Tri Putra Utama.
Sebagaimana ada issue yang tak sedap bahwa diduga Pihak Perusahaan PT. Tri Putra Utama telah melakukan upaya yang terindikasi penyuapan terhadap perangkat pemerintah di tingkat bawah, dalam hal ini perangkat RW dan RT.
Komnas LP-KPK Divisi Invit TIPIKOR telah turun di lapangan untuk menginvestigasi dugaan tersebut dan ternyata pihak perusahaan membantah hal ini karena tidak ada indikasi penyuapan. Justru, pihak perusahaan lah yang telah berterimakasih kepada Ketua RW 016 dan disertai 9 Ketua RT setempat yang akan mencoba membantu untuk menjembatani antar warga dan pihak perusahaan.
Namun, hasil dari pertemuan antar RT dan RW setempat dengan Pihak Perusahaan PT. Tri Putra Utama sebagaimana permintaan pihak perusahaan bahwa akan memberikan solusi kepada warga yang terdampak di wilayahnya. Namun, hal ini tak kunjung tersampaikan, sehingga warga yang terdampak pun melaporkan dalam bentuk aduan kepada salah satu Stadiv Invit Komnas LP-KPK yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau.
Dari aduan tersebutlah, Komnas LP-KPK Divisi Invit TIPIKOR melakukan atau menjembatani antar Warga Baloi Kolam RT 008/RW 016 dengan Pihak Perusahaan PT. Tri Putra Utama yang dihadiri langsung oleh pimpinan Perusahaan.
Dari pertemuan yang dilaksanakan di salah satu kedai kopi di Batam Centre dan dihadiri oleh warga yang terdampak dengan pihak perusahaan dan disaksikan oleh Komnas LP-KPK Divisi Invit TIPIKOr, warga yang terdampak meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan ganti rugi berupa satu unit Kavling Siap Bangun (KSB) dan Uang Sagu Hati. Alhasil, Perusahaan PT. Tri Putra Utama siap menyanggupi permintaan tersebut.
Ketua Umum LP-KPK, Amirul S. Piola, S.H melalui Komnas LP-KPK Koordiv Invit TIPIKOR, Tan mengatakan bahwa tugas dari Komnas LP-KPK adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami dari Komnas LP-KPK khususnya Divisi Invit TIPIKOR terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik di masyarakat untuk melakukan pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan sebagaimana dalam mottonya LP-KPK adalah “Mengungkap Fakta Dibalik Data“, ungkap Tan selaku Koordiv Invit TIPIKOR.
Koordiv Invit TIPIKOR, Tan berharap kepada semua anggota LP-KPK untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dan menjadi mitra bagi pemerintah, agar program-program atau kebijakan pemerintah bisa menjadi lebih bagus dan tepat guna dan menjadi lembaga yang benar-benar solid dalam menegakkan keadilan untuk masyarakat.
(Tim/Red)
Komentar