Dapat Dana Hibah dari AS Sebesar Rp766,1 Miliar Untuk Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau

TERBAIKNEWS.com | Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I dan II) Tanjungpinang yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat (AS) memasuki babak baru dengan dimulainya studi kelayakan proyek tersebut.

Hal tersebut dipastikan dalam Kick Off Meeting Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I and II) di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Rabu (4/10/23).

Estimasi awal pengembangan Pelabuhan Kuala Riau akan memerlukan biaya USD 49 juta atau Rp766,1 miliar dengan angka akhir akan ditentukan melalui Studi kelayakan yang menggunakan metode Good Practice Infrastructure Projects (GPIP) Options.

 

Dapat Dana Hibah dari AS Sebesar Rp766,1 Miliar Untuk Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau Masuk Fase Studi Kelayakan

Studi kelayakan Pelabuhan Kuala Riau dilakukan konsultan Pricewaterhouse Coopers (PwC) dengan menggandeng konsultan lain yaitu Mott Macdonald, Seaport Consultant Asia, ESC, dan Indonesia Infrastructure Finance. Studi kelayakan akan dilakukan selama 12 bulan untuk memastikan pengembangan Pelabuhan Kuala Riau bisa berjalan maksimal.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau akan menggunakan dana hibah dari MCC Amerika Serikat untuk berbagai program di Indonesia yang berjumlah USD 649 juta ditambah dana dukungan Pemerintah RI sebesar 7,5 persen sehingga total dana menjadi sekitar USD 697,7 juta.

Pengembangan Kuala Riau akan meliputi dua aspek utama. Pertama, rencana untuk mengembangkan sisi dermaga dan fasilitas pelabuhan guna meningkatkan layanan angkutan penumpang. Kedua, akan ada pengembangan untuk angkutan barang pelayaran rakyat dengan kapasitas hingga 20 unit kapal sekaligus untuk bongkar muat. Dermaga ini akan memiliki panjang sekitar 800 meter. Juga, akan dibangun jalan lingkar antara pelabuhan ke Rimba Jaya atau Pinang Marina sepanjang 1,2 kilometer.

Selain itu, pelabuhan Kuala Riau ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti pengisian bahan bakar, listrik, dan kebutuhan kapal lainnya di area seluas 3 hektar di pelantar 1 dan 2. Tiga dermaga apung jenis HDPE dan satu dermaga khusus untuk kapal pemerintah juga akan dibangun. Seluruh proyek ini dilakukan dengan konstruksi ramah lingkungan dan tidak melibatkan reklamasi.

Tuliskan Komentar Anda di Sini