TERBAIKNEWS.com | Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Husnul bersama Ketua Rumah Milenial Indonesia (RMI) Kepri, Rimbun Purba meminta kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M. Si untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Tanjung Pinang.
Karena dinilai kurang ramah, kurang komunikatif terhadap stake holder masyarakat dan para tokoh masyarakat Tanjung Pinang baik para aktivis mahasiswa, milenial dan para Organisasi Kepemudaan (OKP) dan kurang bersahabat iklim yang dibangun Kapolres Tanjung Pinang, padahal sebentar lagi sudah mau memasuki Pemilu dan Pilkada yang artinya suhu politik memanas dan rentan konflik takutnya Kapolres Tanjung Pinang tidak mempunyai Good Leadership sehingga tidak mampu meredakan suhu politik yang berpotensi konflik horizontal di ibu kota kepri karena track recordnya polres yang angkuh dan kurang bersahabat.
”Kita minta Kapolda Kepri evaluasi dan ganti Kapolres Tanjung Pinang,” tegas Husnul di Tanjung Pinang pada Senin (4/7/2023).
Menurut kami sebagai Dewan Pimpinan Daerah Kepri, melihat juga kalau Kapolres alergi kritik ketika saat dikritisi kebijakannya, karena seharusnya sangat bersyukur sebagai bahan evaluasi untuk kinerja lebih baik lagi.
Jika Kapolres Tanjung Pinang itu becus dalam bekerja, kata dia, tentu persoalan yang beberapa laporan ditindaklanjuti.
Banyak laporan-laporan dari masyarakat, LSM, OKP yang tidak ditindak lanjuti contoh laporan masyarakat yang sempat heboh terkait pak Abdul Malik melaporkan anggota DPRD Tanjung Pinang terkait kasus penyerobotan tanah yang dialami pak Abdul Malik sampai sekarang tidak ada perkembangan (stagnan) yang sudah hampir 1 tahun kasusnya.
“Terkesan di tengah-tengah dimasyarakat Polres Tanjung Pinang tidak mampu bertindak tegas, yang membuktikan bahwa kinerja jajaran polres maupun kapolresnya itu buruk. Kami minta ini diproses hukum, sampai dimana tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Ketua RMI Kepri, Rimbun Purba senada dengan DPD GMNI menegaskan bahwa selain kinerjanya buruk, Kombes Oppungsunggu sebagai Kapolres Tanjung Pinang sudah menjabat hampir 2 (dua) tahun akan tetapi memiliki minim prestasi.
“Contoh, kasus ilegal mafia besar jual beli BBM bersubsidi secara ilegal yang marak beraktivitas terlihat di masyarakat, masih tetap berjalan. Ada beberapa nama, yakni Ap diplantar 2,Yt di senggarang yang koordinatornya anggota Polres juga dan Indra yang punya gudang minyak besar tidak pernah ditangkap malahan yang pernah ditangkap jajaran Polres Tanjung Pinang hanya masyarakat kecil yang minyak solarnya untuk nelayan kecil itu, kesannya sangat memalukan,” bebernya.
Dibeberkannya, beredar isu di masyarakat Kapolres terkesan melakukan tukar kepala mafia besar dengan masyarakat kecil. Faktanya, mafia besarnya tidak pernah ditangkap.
RMI menilai maraknya pelabuhan tikus di wilayah Tanjung Pinang menyebabkan rokok ilegal atau non cukai dan alkohol dan miras ilegal banyak beredar di Tanjung Pinang, yang menyebabkan kerugian negara dan tidak pernah ditindak tegas, dan kasus hiburan malam Blu Fire atau api biru di tepi laut yang ijin peredaran Mikolnya tidak ada tetapi tidak pernah ditindak dan terkesan Polres Tanjungpinang main mata dengan pemilik api biru (Blue Fire) sehingga aktivitas ilegal Mikol (Minuman Alkohol) dan miras tetap berjalan mulus.
Organisasi – organisasi Mahasiswa, Milenial, LSM sudah banyak bersurat untuk audiensi dan bersurat tentang kasus yang berkembang di tengah masyarakat Tanjung Pinang tidak pernah dapat balasan secara resmi.
“Copot saja Kapolres Tanjung Pinang dan beberapa jajarannya yang tidak becus menyelesaikan persoalan hukum di ibu kota Tanjung Pinang, jangan sampai masyarakat menganggap program presisi Kapolri Prabowo Sigit Listyo hanya isapan jempol di tataran daerah,” tutupnya.
(Tim/Red)
Komentar